Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 52 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan

Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

M E M U T U S K A N : . . .

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN

PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Komite Olimpiade Indonesia adalah National Olympic

Committee of Indonesia sebagaimana telah diakui oleh

International Olympic Committee, yang selanjutnya disebut

KOI.

2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau

pemerintah kabupaten/kota.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan

olahraga dan kejuaraan olahraga.

(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. pekan olahraga internasional;

b. pekan olahraga nasional;

c. pekan olahraga wilayah; dan

d. pekan olahraga daerah.

(3) Kejuaraan . . .

- 3 -

(3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;

b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;

c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;

d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan

e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Pasal 3

Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, diikuti oleh olahragawan organisasi cabang

olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

BAB II

PEKAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pekan Olahraga Internasional

Pasal 4

Pekan olahraga internasional meliputi:

a. olimpiade (Olympic Games);

b. pekan olahraga internasional tingkat Asia (Asian Games);

c. pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (South

East Asian Games); dan

d. pekan olahraga internasional lainnya.

Pasal 5

(1) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga

internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan

dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat

dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.

(2) Keikutsertaan . . .

- 4 -

(2) Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga

internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilaksanakan oleh KOI (National Olympic Committee of

Indonesia) sebagaimana telah diakui oleh International

Olympic Committee.

Pasal 6

(1) KOI memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

sesuai dengan Olympic Charter dan Peraturan Perundangundangan.

(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam musyawarah

nasional KOI.

(3) Peserta musyawarah nasional KOI sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah induk organisasi cabang olahraga dan

peserta lain yang sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Olympic Charter atau Olympic Council of Asia

Constitution and Rules, South East Asian Games Federation

Statute and Rules, serta Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

KOI bertugas mengembangkan, mempromosikan, dan

melindungi Gerakan Olimpiade sesuai dengan Olympic Charter

dengan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara

Indonesia.

Pasal 8

KOI berkewajiban untuk :

a. berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri dalam

menentukan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga

internasional;

b. mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dalam

mengajukan Indonesia sebagai calon tuan rumah

penyelenggara pekan olahraga internasional;

c. melibatkan . . .

- 5 -

c. melibatkan induk organisasi cabang olahraga yang

dipertandingkan dalam perencanaan, persiapan, dan

pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga

internasional; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan keikutsertaan Indonesia

dalam pekan olahraga internasional kepada Menteri.

Pasal 9

(1) Pemerintah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan

keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional

mulai tahap perencanaan, persiapan, sampai dengan

pelaksanaan.

(2) Pemerintah memfasilitasi KOI dalam mengajukan Indonesia

sebagai calon tuan rumah penyelenggara pekan olahraga

internasional.

(3) Dalam hal Indonesia menjadi tuan rumah pekan olahraga

internasional, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab

Pemerintah.

(4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menugaskan KOI

sebagai pelaksana.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) KOI dapat membentuk panitia pelaksana dan/atau

melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga Nasional

Pasal 10

(1) Pekan olahraga nasional diselenggarakan dengan tujuan:

a. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

b. menjaring bibit atlet potensial; dan

c. meningkatkan prestasi olahraga.

(2) Pemerintah . . .

- 6 -

(2) Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

pekan olahraga nasional.

(3) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

(4) Menteri dalam melaksanakan tanggung jawabnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menugaskan komite

olahraga nasional selaku penyelenggara.

Pasal 11

(1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional

sebagai penyelenggara pekan olahraga nasional dalam hal:

a. perencanaan;

b. pengorganisasian;

c. pelaksanaan; dan

d. pengawasan.

(2) Tugas komite olahraga nasional sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 mencakup penentuan jumlah peserta, cabang

olahraga yang dipertandingkan, dan waktu

penyelenggaraan pekan olahraga nasional yang ditetapkan

dalam musyawarah komite olahraga nasional.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga

nasional wajib berkoordinasi dengan pemerintah provinsi

yang telah ditetapkan sebagai tuan rumah.

Pasal 12

(1) Komite olahraga nasional melalui musyawarah olahraga

nasional menetapkan paling banyak 3 (tiga) pemerintah

provinsi sebagai calon tuan rumah pelaksanaan pekan

olahraga nasional, dengan memperhatikan:

a. kemampuan calon provinsi penyelenggara;

b. ketersediaan prasarana dan sarana;

c. dukungan masyarakat setempat; dan

d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di

masing-masing provinsi.

(2) Komite . . .

- 7 -

(2) Komite olahraga nasional mengajukan 3 (tiga) pemerintah

provinsi yang telah ditetapkan sebagai calon tuan rumah

pelaksana pekan olahraga nasional kepada Menteri.

(3) Menteri menetapkan 1 (satu) pemerintah provinsi sebagai

tuan rumah pelaksana pekan olahraga nasional dengan

memperhatikan hasil penilaian musyawarah olahraga

nasional.

(4) Pemerintah provinsi yang telah ditetapkan sebagai tuan

rumah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan

olahraga nasional.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Wilayah

Pasal 13

(1) Pekan olahraga wilayah diselenggarakan dengan tujuan

untuk:

a. meningkatkan prestasi olahraga;

b. menjaring bibit atlet potensial;

c. meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan;

d. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai

sektor; dan

e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, pemerintah

provinsi tuan rumah, jumlah peserta, dan jumlah cabang

olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dalam musyawarah antar komite olahraga provinsi dalam

satu wilayah.

(3) Penetapan pemerintah provinsi tuan rumah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

a. kemampuan dan potensi calon provinsi tuan rumah;

b. ketersediaan prasarana dan sarana;

c. dukungan masyarakat setempat;

d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon

provinsi tuan rumah; dan

e. usulan . . .

- 8 -

e. usulan dari komite olahraga provinsi dalam satu

wilayah.

(4) Penyelenggaraan pekan olahraga wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab

pemerintah provinsi tuan rumah, yang pelaksanaannya

ditugaskan kepada komite olahraga provinsi setempat.

Pasal 14

Dalam rangka menyelenggarakan pekan olahraga wilayah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah provinsi

tuan rumah pekan olahraga wilayah berkewajiban untuk:

a. berkonsultasi dengan Menteri; dan

b. berkoordinasi dengan komite olahraga nasional.

Bagian Keempat

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 15

(1) Pekan olahraga daerah meliputi pekan olahraga provinsi

dan pekan olahraga kabupaten/kota.

(2) Pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan

dengan tujuan untuk:

a. meningkatkan prestasi olahraga;

b. menjaring bibit olahragawan potensial;

c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai

sektor; dan

d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah

peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan

dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga

provinsi atau komite olahraga kabupaten/kota.

Pasal 16 . . .

- 9 -

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau pekan

olahraga kabupaten/kota menjadi tanggung jawab

pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga provinsi atau

pekan olahraga kabupaten/kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga provinsi

atau komite olahraga kabupaten/kota.

(3) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota

selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga

provinsi atau pekan olahraga kabupaten/kota menetapkan

tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:

a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah;

b. ketersediaan prasarana dan sarana;

c. dukungan masyarakat setempat;

d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon

tempat penyelenggaraan; dan

e. usulan dari komite olahraga provinsi atau komite

olahraga kabupaten/kota.

Pasal 17

Tempat penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilaksanakan di lebih dari satu

kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Bagian Kelima

Pekan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 18

(1) Pekan olahraga penyandang cacat tingkat nasional

diselenggarakan dengan tujuan:

a. meningkatkan prestasi olahraga;

b. menjaring bibit olahragawan potensial;

c. meningkatkan rasa percaya diri; dan

d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;

(2) Penyelenggaraan . . .

- 10 -

(2) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat

nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

rangkaian dari setiap pekan olahraga nasional.

Pasal 19

(1) Penyelenggaraan pekan olahraga penyandang cacat tingkat

nasional menjadi tanggung jawab Menteri dan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga penyandang

cacat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditugaskan kepada komite olahraga nasional dan organisasi

olahraga penyandang cacat.

Pasal 20

(1) Menteri menetapkan tugas komite olahraga nasional dan

organisasi olahraga penyandang cacat sebagai

penyelenggara dalam hal:

a. perencanaan;

b. pengorganisasian;

c. pelaksanaan, dan;

d. pengawasan.

(2) Tugas komite olahraga nasional dan organisasi olahraga

penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup penentuan jumlah peserta, cabang olahraga

yang dipertandingkan, dan waktu penyelenggaraan pekan

olahraga penyandang cacat tingkat nasional.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara,

komite olahraga nasional dan organisasi olahraga

penyandang cacat wajib berkoordinasi dengan pemerintah

provinsi tuan rumah.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan pekan olahraga penyandang cacat tingkat

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi

tanggung jawab pemerintah provinsi tuan rumah.

(2) Pemerintah . . .

- 11 -

(2) Pemerintah provinsi tuan rumah pekan olahraga nasional

sekaligus menjadi tuan rumah pekan olahraga penyandang

cacat tingkat nasional.

(3) Komite olahraga nasional dan organisasi olahraga

penyandang cacat wajib melaporkan pelaksanaan pekan

olahraga penyandang cacat tingkat nasional kepada

Menteri.

Bagian Keenam

Pekan Olahraga Pelajar dan Pekan Olahraga Mahasiswa

Pasal 22

(1) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa

tingkat nasional diselenggarakan secara periodik dan

berkesinambungan dengan tujuan untuk:

a. meningkatkan prestasi olahraga;

b. menjaring bibit olahragawan potensial;

c. memberdayakan peran serta satuan pendidikan; dan

d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar pelajar dan

antar mahasiswa.

(2) Pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. pekan olahraga pelajar;

b. pekan olahraga mahasiswa; dan

c. pekan olahraga pesantren.

(3) Menteri dan menteri yang bertanggung jawab dalam bidang

pendidikan nasional serta menteri terkait lainnya

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga

pelajar nasional dan pekan olahraga mahasiswa nasional.

(4) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga pelajar nasional

dan pekan olahraga mahasiswa nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk panitia

penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi

olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga

fungsional mahasiswa.

(5) Induk . . .

- 12 -

(5) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan induk

organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah

peserta dan nomor yang dipertandingkan, sesuai ketentuan

kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 23

Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang pendidikan nasional, dan menteri terkait lainnya

memfasilitasi keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga

pelajar internasional dan pekan olahraga mahasiswa

internasional.

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas

penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pekan

olahraga mahasiswa daerah.

(2) Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga

mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:

a. pekan olahraga pelajar tingkat provinsi dan pekan

olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;

b. pekan olahraga mahasiswa tingkat provinsi dan pekan

olahraga mahasiwa tingkat kabupaten/kota; dan

c. pekan olahraga pesantren tingkat provinsi dan pekan

olahraga pelajar tingkat kabupaten/kota;

(3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), pemerintah provinsi atau

pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk panitia

penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi

olahraga fungsional pelajar dan induk organisasi olahraga

fungsional mahasiswa.

(4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan induk

organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah

peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan

kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 25 . . .

- 13 -

Pasal 25

Pemerintah dan pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan

pekan olahraga pelajar dan pekan olahraga mahasiswa sesuai

kewenangannya menetapkan tempat penyelenggaraan dengan

memperhatikan:

a. kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;

b. ketersediaan prasarana dan sarana;

c. dukungan masyarakat setempat;

d. pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon

tempat penyelenggaraan; dan

e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar dan

induk organisasi olahraga fungsional mahasiswa.

BAB III

KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 26

(1) Kejuaraan olahraga di tingkat internasional bertujuan

untuk:

a. meningkatkan prestasi olahraga;

b. mewujudkan persahabatan dan perdamaian antar

bangsa;

c. memberikan pengalaman bertanding;

d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa; dan

e. menumbuhkan semangat dan kebanggaan nasional.

(2) Kejuaraan olahraga nasional, kejuaraan olahraga wilayah,

kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga

kabupaten/kota bertujuan untuk:

a. meningkatkan prestasi olahraga;

b. menjaring bibit olahragawan potensial;

c. memassalkan olahraga;

d. memberikan pengalaman bertanding; dan

e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 27 . . .

- 14 -

Pasal 27

(1) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3):

a. tingkat kabupaten/kota diikuti oleh peserta yang

mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam

satu kabupaten/kota;

b. tingkat provinsi diikuti oleh peserta yang mewakili

kabupaten/kota dalam satu provinsi;

c. tingkat wilayah diikuti oleh peserta yang mewakili

provinsi dalam satu wilayah;

d. tingkat nasional diikuti oleh peserta yang mewakili

provinsi masing-masing.

e. tingkat internasional diikuti oleh peserta yang mewakili

negara masing-masing.

(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab induk

organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

(3) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota berkewajiban memfasilitasi

penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 28

(1) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga

mahasiswa meliputi:

a. kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga

mahasiswa di tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah,

dan nasional; dan

b. kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga

mahasiswa tingkat internasional.

(2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga pelajar nasional dan

kejuaraan olahraga mahasiswa nasional menjadi tanggung

jawab induk organisasi olahraga fungsional.

(3) Dalam . . .

- 15 -

(3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga

pelajar nasional dan kejuaraan olahraga mahasiswa

nasional, induk organisasi olahraga fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan

induk organisasi cabang olahraga mengenai tempat

penyelenggaraan, jumlah peserta, dan nomor yang

dipertandingkan sesuai dengan ketentuan kecabangan

olahraga bersangkutan.

(4) Kejuaraan olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga

mahasiswa di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan

wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

tanggung jawab induk organisasi olahraga fungsional

tingkat provinsi.

(5) Organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dalam

melaksanakan penyelenggaraan kejuaraan olahraga di

tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) bekerja sama dengan pengurus

cabang olahraga di tingkat provinsi.

(6) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan

olahraga pelajar dan kejuaraan olahraga mahasiswa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

(1) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan

langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi

dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan

dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

(2) Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan

kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan

karakteristik kejuaraan cabang olahraga yang

bersangkutan.

(3) Penanggung jawab . . .

- 16 -

(3) Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib

memiliki persyaratan paling sedikit :

a. profesional;

b. berdedikasi tinggi bagi pengembangan olahraga; dan

c. bertanggung jawab.

Pasal 30

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum asing yang

menyelenggarakan kejuaraan olahraga internasional di

Indonesia wajib melakukan kemitraan dengan induk

organisasi cabang olahraga dan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk:

a. terselenggaranya alih ilmu pengetahuan dan teknologi

keolahragaan;

b. meningkatkan kualitas pelaku olahraga;

c. membangkitkan minat berolahraga;

d. memberdayakan industri olahraga;

e. menciptakan lapangan kerja; dan

f. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan

kejuaraan olahraga.

BAB IV

KEPESERTAAN

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga

baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seluruh peserta

wajib memenuhi ketentuan mengenai:

a. status olahragawan;

b. persyaratan mutasi olahragawan;

c. batasan usia;

d. persyaratan . . .

- 17 -

d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh masing-masing induk

organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga

fungsional; dan

e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

Pasal 32

(1) Dalam setiap pekan olahraga atau kejuaraan olahraga,

peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk

apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.

(2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah, yang pelaksanaannya

diserahkan kepada lembaga anti doping nasional yang

berafiliasi dengan lembaga anti doping internasional.

(3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) mencakup kampanye anti doping, pencegahan

terhadap doping, dan pengambilan sampel.

(4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan

olahraga atau kejuaraan olahraga.

(5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang didapat

dari peserta diuji oleh laboratorium doping yang mendapat

akreditasi dari lembaga anti doping internasional.

(6) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang

melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh

induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 33

(1) Segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan

Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(2) Selain . . .

- 18 -

(2) Selain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan

dapat diperoleh dari:

a. masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan

ketentuan yang berlaku;

b. kerja sama yang saling menguntungkan;

c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

d. hasil usaha industri olahraga;

e. hibah yang berasal dari Pemerintah atau pemerintah

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

dan

f. sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan

Pemerintah ini diundangkan, KOI yang telah memenuhi

ketentuan yang diatur dalam Olympic Charter atau Olympic

Council of Asia Constitution and Rules, South East Asian Games

Federation Statute and Rules dan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan serta diakui keberadaannya, wajib

menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini, dengan

difasilitasi oleh Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Pebruari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Pebruari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 36

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAH RAGA

I. UMUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaan Nasional mewajibkan setiap penyelenggara kejuaraan olahraga

memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip-prinsip

penyelenggaraan olahraga. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan

bagian yang integral dari upaya pembinaan olahraga, bahkan

penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan titik kulminasi dari upaya

pembinaan secara menyeluruh, mulai dari membangkitkan minat,

pemanduan bakat, seleksi dan kompetisi, pembinaan yang

berkesinambungan sampai pada pencapaian prestasi puncak. Dalam

pengukuran prestasi puncak inilah diatur tentang penyelenggaran

kejuaraan olahraga.

Di dalam dinamika perkembangan olahraga sekarang dan di masa-masa

mendatang penyelenggaraaan kejuaraan olahraga akan berjalan sedemikian

jauh sehingga penyelenggaraan olahraga akan menjadi ajang pertarungan

martabat dan kehormatan bangsa, bahkan penyelenggaraan kejuaraan

olahraga saat ini sudah merupakan persaingan bisnis dan industri olahraga

yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan dapat menjadi salah

satu sumber bagi devisa negara.

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan

mulai dari tingkat internasional, tingkat nasional, sampai pada tingkat

kabupaten/kota, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan multi event

maupun single event. Dengan dinamika yang demikian, maka peranan

penyelenggaraan kejuaraan olahraga menjadi amat penting. Jika hal

tersebut dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan akan menjadi

ajang seleksi dan pemberian pengalaman bertanding bagi para olahragawan

yang selanjutnya kegiatan tersebut akan berfungsi sebagai hiburan yang

mempunyai nilai komersial.

Dengan . . .

- 2 -

Dengan cakupan penyelenggaraan kejuaraan yang sedemikian luasnya dan

menyangkut berbagai aspek maka penyelenggaraan kejuaraan olahraga

perlu diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan agar semua aspek

yang berkaitan dan berpengaruh terhadap penyelenggaraan kejuaraan dapat

menunjang dan saling bersinergi dalam rangka keberhasilan

penyelenggaraan keolahragaan nasional untuk mencapai tujuannya. Sebagai

dampak dari proses globalisasi sekarang ini, penyelenggaraan kegiatan

olahraga telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, antara lain

terjadinya arus perpindahan dalam hubungan dengan penggunaan pelaku

olahraga asing di Indonesia, penggunaan prasarana, sarana, dan metoda

baru sehingga menimbulkan intensitas yang tinggi terhadap keterlibatan

pelaku olahraga yang pada umumnya berkaitan dengan olahraga

profesional.

Dalam hubungan dengan penyelenggaraan kejuaraan, Peraturan Pemerintah

ini mengatur secara jelas hal-hal pokok yang berkaitan dengan pekan

olahraga dan kejuaraan olahraga. Pekan olahraga secara jelas diklasifikasi

dalam pekan olahraga internasional, pekan olahraga nasional, pekan

olahraga wilayah, dan pekan olahraga daerah. Sedangkan kejuaraan

olahraga dibagi menjadi kejuaraan olahraga tingkat internasional, kejuaraan

olahraga tingkat nasional, kejuaraan olahraga tingkat wilayah, kejuaraan

olahraga tingkat provinsi, dan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Pengaturan tentang pekan olahraga internasional diatur sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dalam Olympic Charter dengan memberikan peran

KOI sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pengaturan pekan olahraga yang

dilaksanakan di dalam negeri mulai dari pekan olahraga nasional, wilayah,

daerah, penyandang cacat, serta pelajar, mahasiswa, dan sejenisnya diatur

dalam Peraturan Pemerintah ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan

mekanisme dan koordinasinya. Pengaturan tentang kejuaraan olahraga

diarahkan untuk mencapai tujuan pemassalan, penjaringan bibit,

memberikan pengalaman bertanding, meningkatkan prestasi dan

memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam setiap pertandingan baik pekan olahraga maupun kejuaraan

olahraga, doping dilarang dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan

anti doping. Pengawasan doping ini dilakukan oleh Pemerintah yang

pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.

Berpijak ...

- 3 –

Berpijak dari latar belakang pemikiran seperti itulah maka kehadiran

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan kejuaraan

olahraga sangat diperlukan agar semua kegiatan dapat diatur secara

terpadu dan dapat mendukung upaya keberhasilan sistem keolahragaan

nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pekan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi olahraga

fungsional misalnya pekan olahraga pelajar, pekan olahraga

mahasiswa, pekan olahraga penyandang cacat, pekan olahraga

wartawan, dan pekan olahraga korps pegawai negeri sipil.

Kejuaraan olahraga yang diikuti oleh olahragawan organisasi

olahraga fungsional misalnya kejuaraan olahraga pelajar,

kejuaraan olahraga mahasiswa, kejuaraan olahraga penyandang

cacat, kejuaraan olahraga wartawan, dan kejuaraan olahraga korps

pegawai negeri sipil

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “KOI” adalah Komite Olimpiade

Indonesia yang didirikan di Solo pada tahun 1946 dan telah

diakui oleh International Olympic Committee pada tanggal 11

Maret 1952.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

- 4 -

Pasal 8

Huruf a

Perlunya koordinasi dan konsultasi dengan Menteri

dimaksudkan agar keikutsertaan Indonesia dalam pekan

olahraga internasional telah memperhatikan aspek politik,

ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan

nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara” dalam ketentuan ini

adalah sebagai panitia pengarah (steering committee).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara” dalam ketentuan ini

adalah sebagai panitia pelaksana (organizing committee).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

- 5 -

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “status olahragawan” dalam

ketentuan ini adalah status olahragawan amatir dan

olahragawan profesional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

- 6 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perbuatan curang dalam olahraga antara lain pencurian

umur, pemalsuan identitas, atau perbuatan curang lainnya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga anti doping nasional” dalam

ketentuan ini adalah Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI).

Yang dimaksud dengan “lembaga anti doping internasional”

dalam ketentuan ini adalah World-Anti Doping Agency

(WADA).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “peserta” dalam ketentuan ini adalah

olahragawan yang mengikuti pekan olahraga atau kejuaraan

olahraga.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4703